Bawaslu Matangkan Jajaran Panwas dalam Penyelesaian Sengketa

Sen, 29/08/2016 - 23:19 -- pratiwi eka putri

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.

Pimpinan Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Nelson Simanjuntak mengatakan kepada seluruh Koordinator Divisi Hukum Panwas Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mempersiapkan mental dan teknis dalam menyelesaikan sengketa yang masuk ke Panwas. Ia menegaskan, seorang Panwas harus selalu siap ketika harus menyelesaikan sengketa sehingga perlu memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

"Tidak ada kata tidak siap dalam menyelesaikan sengketa. Panwas harus selalu siap siaga," tegas Nelson, Senin (29/8).

Lebih lanjut Nelson mengungkapkan, salah satu prinsip dari penyelesaian sengketa adalah murah dan cepat serta  harus ada kepastian hukum. "Intinya kita laksanakan semuanya sesuai prosedur sehingga putusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa ini bisa mewujudkan kesuksesan Pilkada 2017," ungkapnya.

Sementara Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan,  Pemilu bukan miliknya pemerintah, Bawaslu, KPU, atau pegiat Pemilu, melainkan milik rakyat. "Kita bekerja ini untuk rakyat. Jika ada rakyat yang melaporkan, layani dengan baik sebab itulah wujud bekerja untuk rakyat," tegas Nasrullah.

Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan, ada dua tugas pengawas Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penindakan pelanggaran. Pencegahan, lanjutnya, yang lebih dikedepankan sebab suksesnya pengawasan bukan dari banyaknya sengketa atau pelanggaran yang ditangani melainkan dari sedikitnya pelanggaran yang terjadi. "Namun jika memang masih ada pelanggaran maupun sengketa, tetap kita laksanakan tugas dalam hal penindakan," jelas Nasrullah di hadapan para anggota Panwas kabupaten/kota yang baru terpilih satu atau dua bulan ke belakang tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, jajaran pengawas daerah di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Simeulue telah menerima permohonan sengketa untuk calon perseorangan. Panwas Kabupaten Simeulue yang didampingi Panwaslih Aceh dan Bawaslu RI telah melaksanakan musyawarah dan memberikan putusan terhadap permohonan sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan terhadap Komisi Independen Pemilihan Simeulue.

Penulis/Foto: Pratiwi/Irwan

http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-matangkan-jajaran-panwas-dalam-penyelesaian-sengketa

Diposting oleh Unknown 00.25

Panwaslih Bireuen Sosialisasi Pengawasan di 3 Kecamatan

PENULIS: RAHMAT HIDAYAT

 

Senin, 22 Agustus 2016 13:37 WIB

     

Panwaslih Bireuen

BIREUEN - Memberikan kontribusi bagi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan bupati/wakil bupati di Kabupaten Bireuen. Panwaslih setempat, mengelar sosialisasi pengawasan partisipatif di tiga kecamatan, mulai di wilayah tengah, Senin (22/8/2016) pagi di Bengkupi Kecamatan Kota Juang.
"Dua lokasi lainnya, untuk wilayah barat akan kita gelar, Selasa besok di Kecamatan Jeunieb, dan untuk wilayah timur akan kita gelar, Rabu lusa di Kecamatan Kutablang," ujar Ketua Panwaslih Bireuen, Muhammad Basyir.
Tujuan acara untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Agar masyarakat dapat memberikan hak pilihnya.
"Kegiatan dilaksanakan di tiga wilayah diharapkan elemen masyarakat dapat merespon terhadap pengawasan digelar Panwaslih," ucap Muhammad Basyir.
Kemudian juga meningkatkan pengawasan baik kinerja pengawas, penyelenggara lain, sehingga tercipta pemilihan kepala daerah yang demokratis, dan melahirkan pemimpin yang memiliki integritas dari pemilih cerdas.
Ditargetkan, peserta kegiatan dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan partai politik dan insan pers dan turut dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi dan Humas Panwaslih Aceh, Irhamsyah.

Editor	:	Kamal Usandi
Kategori	:	Banda Aceh, Aceh, Pendidikan

- See more at: http://www.goaceh.co/berita/baca/2016/08/22/panwaslih-bireuen-sosialisasi-pengawasan-di-3-kecamatan#sthash.ahmAc8HF.dpuf

Diposting oleh Unknown 06.27

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Masyarakat Harus Ikut Aktif Laporkan Pelanggaran Pilkada

KoranBireuen- Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen menggelar  sosialisasi pengawasan partisipatif, Senin, (22/8/2016) di sebuah warung kopi di Kota Bireuen.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017.

Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, Muhammad Basyir, S. HI., MA dalam sambutannya mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan masyarakat, terhadap kinerja Panwaslih maupun lembaga pengawasan yang lain.

Selain itu, katanya, tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pilkada yang berintegritas dan berkredibilitas, “Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pada pilkada nantinya,” sebutnya.

Bentuk pengawasan partisipatif  dari masyarakat diantaranya ikut memantau pelaksanaan pilkadan, ikut mencegah terjadinya pelanggaran, menyampaikan laporan pelanggaran pilkada serta menyampaiakn informasi dugaan pelanggaran pilkada dan lainnya.

Sementara itu Divisi Pencegahan Panwaslih Bireuen Murdeli SH, mengatakan ada beberapa kendala dalam melakukan pengawasn oleh panwaslih, yaitu kurangnya SDM, luasnya wilayah kerja serta pelanggaran yang begitu komplek di lapangan. Sehingga, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan Ketua Divisi Sosialisasi dan Humas Panwaslih Provinsi Aceh Irhamsyah mengatakan, semua komponen masyarakat dapat terlibat aktif untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran yang terjadi di lapangan, kepada Pengawas Pemilu.

“Masyarakat tak hanya sekedar jadi objek semata dalam tahapan pilkada, namun juga harus menjadi subjek dalam pemilu. Masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan pilkada, jika ada laporan dan temuan di lapangan, maka akan ditindaklanjuti utnuk menghasilkan rekomendasi,” sebutnya.

Dalam sesi tanya jawab pada sosialisasi tersebut, mengemuka sejumlah hal, diantaranya tentang peran panwaslih tentang banyaknya dugaan pelanggaran pilkada serta keterlibatan PNS dalam pilkada 2017..

Terkait hal itu, Muhammad Basyir menjelaskan, saat ini  tahapan pikada belum memasuki tahapan pendaftaran dan penetapan bakal calon bupati. Sehingga panwaslih belum bisa mengambil sikap.

“Pelanggaran tersebut baru bisa ditindak panwaslih jika pasangan calon bupati sudah ditetapkan KIP Bireuen. Terkait netralitas PNS memang tak boleh terlibat aktif dalam kampanye, namun sekedar hadir dan tidak memakai atribut PNS dan fasilitas lainnya, itu sah-sah saja,” papar Basyir.

Sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan partai politik, tim sukses kandidat bakal calon bupati, Ormas, LSM, dan  serta media. (Ihkwati).

http://www.koranbireuen.com/?p=20571

Diposting oleh Unknown 01.35

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI BIREUEN SERENTAK

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI BIREUEN SERENTAK

Muhammad Basyir, S.HI., MA

Dosen Ilmu Peradilan IAI Al-Aziziyah

Mantan Panwaslu Bireuen 2013-2014

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 bahwa : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, Petugas Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS adalah pengawas penyelenggaraan pemilihan. Perkembangan terbaru dalam UU tersebut adanya penambahan jajaran Bawaslu sampai ke TPS-TPS disebutkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL merupakan adanya upaya memperkuat pengawasan ke TPS dalam rangka pemungutan suara benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apalagi fungsi pengawasan diperkuat kembali dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pilkada yang tidak mengandung unsur tindak pidana, baik sengketa antara peserta pemilu dengan KPU maupun peserta pemilu dengan peserta pemilu sampai selesai. Hal yang telah diaplikasikan pada pemilukada serentak I tahun 2015

Diberikan kewenangan tersebut maka Panwaslu harus bisa menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang terjadi dan tidak lagi harus diselesaikan di tingkat provinsi. Ini akan lebih memperpendek proses penyelesaian sengketa pilkada bila bisa diselesaikan di kabupaten/kota dan tidak seperti selama ini yang terjadi – semua diselesaikan di KPU dan Mahkamah Konstitusi. Pekerjaan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan sengketa pilkada yang terjadi sebagaimana diamanatkan UU tersebut.Tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Panwaslu kabupaten/kota, mereka harus mampu menyelesaikan sengketa pilkada yang terjadi. Adalah menjadi tugas Bawaslu untuk membekali Panwaslu dengan kemampuan teknis dalam penyelesaian sengketa pilkada.

Di sini sangat dibutuhkan Panwaslu benar-benar mempunyai kredibilitas dan kemampuan menyelesaikan permasalahan yang diamanatkan UU. Harapan masyarakat dan peserta Pemilihan sangat tidak terlepas dari peran Panwaslu. Perihal tersebut juga yang tidak terlepas dari Panwaslu fungsi pencegahan yang dutamakan, jika pencegahan dan pengawas pelanggaran sudah dilakukan sejak awal tahapan. Pencegahan jauh lebih penting dari pada penindakan. Bukan sebaliknya setelah ada masalah baru diambil tindakan.

Perlunya kerja sama  koordinasi dan integrasi yang baik dengan KPU di semua tingkatan dalam melakukan upaya-upaya preventif pengawasan sejak dini. Sejatinya Panwaslu dan KPU di daerah bisa bersinergi dan menjadi mitra bukan sebaliknya satu sama lain menjadi kompetitor dalam melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana.

Tujuannya untuk menciptakan Peningkatan Pengawasan Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas dan kredibel, mendorong partisipasi masyarakat dan media massa dalam pengawasaan penyelenggaraan pemilihan. Dengan metode yang dilakukan terutama preventif, reaktif, proaktif dan prediktif dalam menghasilkan nilai yang objektif. Dalam pelaksanaan pengawasan pilkada serentak II  ini  keberadaan pemantau independen di luar penyelenggara juga sangatl penting. Dengan adanya pemantau independen tentunya semua pelanggaran baik yang dilakukan penyelenggara dan peserta akan bisa terpantau, sekalipun mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa.

Keberadaan lembaga pemantau independen pada pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. dibutuhkan untuk ikut menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada. Sudah pasti semakin banyak lembaga pemantau independen yang terlibat, maka penyelenggaraannya akan semakin terawasi yang tentunya akan bisa menggurangi potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa pilkada terutama yang dilakukan penyelenggara sendiri dan peserta.

Kehadiran lembaga pemantau independen sedikit banyaknya akan mempengaruhi integritas dan kualitas pilkada itu sendiri. Yang harus dipastikan adalah kehadiran lembaga-lembaga independen tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan pilkada dan harus terdaftar di KPU. Punya struktur kepengurusan, anggota, alamat kantor dan memiliki sumber pendanaan yang jelas.

Tugas lembaga pemantau independen hanya sebatas memantau dan menyampaikan laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pilkada kepada penyelenggara pemilihan. Karena, sukses tidaknya dan berkualitas tidaknya pilkada, tidak hanya tergantung pada penyelenggara pilkada, tetapi adanya keterlibatan lembaga pemantau independen.

Di samping adanya lembaga independen, maka gerakan-gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga diharapkan akan muncul dalam pilkada serentak. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat, diyakini akan memunculkan efek pencegahan dini terjadinya pelanggaran dalam pilkada.

Logika sederhananya, makin banyaknya lembaga independen/masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pilkada. Maka siapapun yang berniat ingin berbuat curang sudah pasti akan berpikir ulang. Di samping memang semakin mempertegas bahwa pilkda bukan hanya menjadi gawean penyelenggara pemilu saja tapi juga menjadi gawean masyarakat.

Gerakan partisipatif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan sejak dini merupakan wujud dari pendidikan dan partisipasi politik. Masyarakat dalam hal ini diajak menjadi bagian dari sukses penyelenggaraan pilkada dan bukan hanya sebagai penonton. Karena hakikat demokrasi lokal adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya.

Diharapkan KPU/Bawaslu disemua tingkatan bisa menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif yang melibatkan lembaga pemantau independen/masyarakat.KPU dan Bawaslu di semua tingkatan sebagai penyelenggara diharapkan mampu mengintegrasikan pengawasan partisipatif yang dilakukan lembaga pemantau independen/masyarakat sehingga satu sama lain bisa bekerja sama dan saling berbagi informasi. Tentunya ini akan sangat membantu KPU/Bawaslu dalam mendukung keberhasilan tugasnya menyelenggarakan pilkada yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan dalam pilkada bersama dengan lembaga pemantau independen/masyarakat menjadi variabel penting untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Sekaligus untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan Panwaslih dalam menghindari pelnggaran tertruktur, sistematis dan massif.

Dengan adanya partisipasi semua pemangku kepentingan, maka penguatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu akan lebih efektif. Logikanya, bila tahapan-tahapan pilkada tidak terawasi dengan baik, sudah pasti tujuan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas dan berintegritas di tingkat lokal juga tidak akan tercapai. Semoga pilkada serentak ini akan lebih berkualitas dari pilkada-pilkada sebelumnya. Hal yang selalu luput dari pengawasan terjadi kecurangan yang tersruktur sesuai dengan penjelasan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 135A Ayat (1) Yang dimaksud dengan “terstruktur”adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Diposting oleh Unknown 22.14

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Diposting oleh Unknown 15.57